Jakarta,- (Nawacitalibk.com)

Keseriusan Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam praktik ekonomi hijau telah menjadi tren global. Hal ini tercermin melalui komitmen Net Zero Emission. Indonesia dalam NDC berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% tanpa syarat dan hingga 41% dengan syarat dari emisi business as usual (BAU) per 2030.

Dengan melihat perkembangan terkini serta tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan ekonomi hijau, perumusan kebijakan perlu mempertimbangkan kapasitas untuk mentransformasi dan menghasilkan perubahan sistemik.

Framework kebijakan di tingkat global, nasional, dan lokal harus selaras baik dalam proses legislasi, regulasi, maupun standardisasi.

Disamping itu, sumber daya yang dimiliki sektor publik, swasta, maupun pemangku kepentingan lainnya harus dimobilisasi secara efisien untuk menciptakan infrastruktur, lingkungan bisnis, dan berbagai stakeholder lainnya untuk bekerja sama menciptakan pertumbuhan hijau.

Pendekatan kepada seluruh stakeholder yang mampu memberikan perubahan sosial, kultur, dan perilaku dalam mendukung implementasi ekonomi hijau juga perlu menjadi fokus perhatian pemerintah.

Selain perumusan kebijakan, terdapat juga beberapa area fokus yang perlu dioptimalkan dalam masa transisi menuju ekonomi hijau:

Pertama, prioritisasi sektor/produk untuk fokus pada sektor-sektor yang memenuhi kriteria ekonomi hijau dan memiliki multiplier effect yang tinggi.

Kedua, perlunya mengatasi trade-off antara membangun pertumbuhan ekonomi dan menangani berbagai kebutuhan sosial.

Ketiga, kebutuhan untuk meningkatkan arus pembiayaan hijau. Keempat, perlunya reformasi fiskal yang selaras dengan tujuan lingkungan. Kelima, perlunya statistik yang lebih baik untuk mengukur dampak implementasi ekonomi hijau.

(Red)

Sabtu, 5 Maret 2022
*Tim Komunikasi Publik*
Kementerian PPN/Bappenas
Https://linktr.ee/suharsomonoarfa

Follow:
Instagram Menteri PPN: @suharsomonoarfa
Twitter Menteri PPN: @Suharso_M
Fanpage Menteri PPN: Suharso Monoarfa