Mataram, – (Nawacitalink.com)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di seluruh Indonesia untuk beradaptasi dengan digitalisasi dalam pelayanan publik.

“Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik agar bisa semakin cepat, efisien,” kata Bima dalam sambutan dan pengarahannya mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Dukcapil Tahun 2024 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (04/11/2024).

Bima menjelaskan, tren dunia sudah mengarah kepada tata kelola pemerintahan yang serba digital. ‘’Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri berarti ketinggalan zaman. Pengambilan keputusan berangsur-angsur akan sangat mengandalkan AI (Artificial Intelligence). Kita bertanya AI jauh lebih cepat menjawab daripada Staf Ahli, Staf Khusus, dan Litbang,’’ ujarnya mengingatkan.

Selain itu, ungkap Bima, pemerintah tidak bisa menutup diri dari keterlibatan warga yang semakin masif dan aktif di berbagai macam platform. Artinya banyak yang harus diakselerasikan oleh pemerintah dan harus siap infrastruktur maupun tata kelola yang lebih lincah dan adaptif.

“Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tapi menyesuaikan, lincah, fleksibel dan adaptif. Kemudian selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” tegasnya.

Di sisi lain, Bima mengakui, masalah Dukcapil cukup ribet dan lumayan rumit. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten, sehingga dapat ditangani lebih baik.

Adapun Rakornas yang berlangsung mulai tanggal 4 hingga 6 November 2024 ini, mengusung tema “Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional”.

Rakornas dihadiri para pejabat eselon i dan ii di lingkungan Kemendagri, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Pj. Wali Kota Mataram, Forkopimda Provinsi NTB, Direktur Utama Perum Peruri, Kepala Dinas Dukcapil dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Selain itu, dihadiri lebih dari 1.066 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Dukcapil serta Pejabat Administrator yang menangani pemanfaatan data kependudukan kabupaten/kota.

Selain peserta yang hadir secara langsung, Rakornas juga diikuti secara daring oleh peserta melalui Zoom dengan kapasitas hingga 1.000 partisipan, serta disiarkan langsung melalui kanal Youtube, Instagram, dan Tiktok resmi Ditjen Dukcapil.

Rakornas ini menjadi kesempatan strategis untuk mengintegrasikan data kependudukan sebagai core data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mendukung portal layanan digital pemerintah INApass, INAku, dan INAgov. Dengan portal-portal ini, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah, mendorong transformasi digital nasional.

(Rls/Red)