Jakarta,- (Nawacitalink.com)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, penerapan reforma agraria di daerah memerlukan kolaborasi semua pihak. Mendagri menegaskan penerapan kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu sektor atau bagian saja. Karenanya hal itu memerlukan adanya task force atau gugus tugas.

Mendagri menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 34 provinsi telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Adapun keempat provinsi yang belum membentuk GTRA yakni empat provinsi di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

“(Untuk 4 daerah tersebut) segera dibuat GTRA-nya, gugus tugas tentang reforma agraria, yang akan melakukan inventarisasi termasuk permasalahan-permasalahan di bidang agraria, termasuk konflik lahan, apalagi ulayat dan lain lain,” ujar Mendagri pada Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Acara ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Mendagri menambahkan, pembentukan GTRA telah dibentuk di 306 kabupaten/kota. Sementara kabupaten/kota yang belum membentuk GTRA yakni sebanyak 202 daerah. Mendagri meminta agar daerah yang belum membentuk GTRA segera membentuk gugus tugas tersebut. Pasalnya organisasi itu sangat penting dalam menjalankan kolaborasi dan sinergi dengan pihak terkait. Adanya organisasi ini juga untuk meminimalkan terjadinya ego sektoral.

Untuk memantapkan sinergisitas GTRA dengan jajaran Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mendagri menyarankan untuk digelar rapat khusus yang melibatkan Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Rapat itu juga melibatkan seluruh kepala daerah dengan memuat langkah teknis yang perlu dilakukan di lapangan.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, kondisi kapasitas fiskal daerah terbagi menjadi 3, yakni kuat, sedang, dan lemah. Khusus daerah dengan kapasitas fiskal lemah, Mendagri mendorong jajaran kementerian terkait untuk dapat mendukung melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam kesempatan ini, Mendagri mendorong agar program-program yang berkaitan dengan reforma agraria dapat diintegrasikan. Program itu seperti penyelesaian sengketa, masalah batas hak kepemilikan, hak guna, hak pakai, hingga daerah transmigrasi.

“Ini perlu diintegrasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan reformasi agraria yang tersebar di berbagai bentuk kegiatan,” tandasnya.

Hadir pada rapat tersebut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Selain itu hadir pula perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), dan sejumlah kepala daerah.

(PD/Red)