Dumai,- (Nawacitalink.com)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan di daerah. Terlebih, pemerintah daerah (Pemda) wajib memberikan infomasi pengelolaan keuangan secara transparan.

Hal ini dikemukakan Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni saat berbicara pada Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diselenggarakan di Hotel The Zuri, Dumai, Riau, Jumat (8/4/2022).

“Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemendagri bertugas untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan daerah dan khususnya tata kelola keuangan daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan daerah yang sudah dicanangkan dapat terlaksana,” tegas Fatoni.

Lebih lanjut, ia menekankan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders harus memiliki komitmen yang sama dalam mendorong tata kelola keuangan daerah. Salah satunya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah dibangun Kemendagri.

“Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD, sebagai salah satu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah. SIPD antara lain meliputi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan juga terkait dengan yang lainnya. Nanti akan terintegrasi menjadi satu, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang STRANAS PK dan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE,” kata Fatoni.

Pada kesempatan yang sama, Fatoni juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Kami juga mengapresiasi Pemerintah Kota Dumai yang terus konsisten membenahi tata kelola keuangan daerah termasuk juga dalam penggunaan SIPD,” tutur Fatoni.

Demikian juga halnya mengenai pengelolaan keuangan daerah, Fatoni menjelaskan, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diturunkan secara teknis ke dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia menyebutkan, untuk penyusunan APBD tahun 2022 telah diterbitkan panduan bagi pemerintah daerah yaitu Permendagri 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. “Di tahun 2022 juga telah diterbitkan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD berdasarkan Permendagri 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2022,” jelas Fatoni.

FGD yang digelar di Dumai, sekaligus meminta masukan dalam penyusunan APBD Tahun 2023. “Tahun ini, Kemendagri sedang menyusun Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023, dengan meminta masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi pemerintahan daerah dan DPRD, dan pihak terkait lainnya,” pungkas Fatoni.

(Pd/Red)