Surabaya,- (Nawacitalink.com)

Jum,at 24/11/2023 Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menguraikan strategi transformasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Jumat. Dalam penjelasannya, Prabowo menyoroti peran hakim sebagai penentu kualitas hukum dan menekankan perlunya memastikan kehidupan hakim agar tidak terpengaruh oleh sogokan.

“Kalau berbicara tentang hukum yang paling menentukan soal kualitas hukum adalah hakim. Kunci masalahnya hakim harus dijamin hidupnya agar tidak disogok,” ujarnya.

Prabowo menunjukkan perhatiannya terhadap upaya penguatan hukum yang telah dicanangkan oleh pemerintah, terutama dalam hal peningkatan gaji hakim. Dia membawa contoh dari negara-negara lain, seperti Inggris, di mana Mahkamah Agung memiliki gaji lebih besar dari Perdana Menteri.

“Ini saya juga belajar dari negara lain. Di Inggris, Mahkamah Agung gajinya lebih besar dari Perdana Menteri, rumah dinas lebih besar dari istana, transportasi lebih mewah. MA di Inggris dan Amerika Serikat diangkat seumur hidup kecuali mengundurkan diri. Ini langkah untuk memperkuat hukum,” ungkap Prabowo.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kasus pelanggaran HAM, seperti kasus Rempang, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dia menekankan bahwa kehendak presiden seharusnya tidak mengizinkan pelanggaran HAM, dan koalisi yang ia pimpin (Indonesia Maju) berkomitmen meninggalkan legacy positif.

“Kita harus tahu bahwa kehendak presiden tidak mengizinkan pelanggaran. Sedangkan di koalisi saya (Indonesia Maju), kita ingin meninggalkan legacy dan meninggalkan pelajaran,” ujarnya.

Prabowo juga mencermati persoalan HAM terkait dengan Papua. Dia menyatakan bahwa pendekatan hukum secara soft lebih diinginkan untuk menghentikan kekerasan, dan berharap agar pendekatan politik damai dapat diusulkan sebagai solusi.

“Karena itu pendekatan harus manusiawi untuk menghentikan kekerasan. Kita pengin pendekatan soft. Pendekatan penyelesaian politik damai, diusulkan ke mereka tutup buku. Tanggalkan senjata, kembali ke masyarakat. Sekarang saya belum jadi presiden, jadi saya tidak berjanji amnesti. Tapi kalau jadi, insya Allah, saya akan buat amnesti untuk kasus Papua,” paparnya.

Prabowo menekankan perlunya penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) yang sesuai dengan proses demokratis yang baik. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2024, termasuk pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Kampanye pemilu akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

(Rls/Red)