Keterangan Photo: (Andi Arif Ketua Komisariat REI Balikpapan)

Balikpapan,- (Nawacitalink.com)

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan juga pembangunan IKN berdampak langsung kepada Ekonomi di Kaltim khususnya bagi usaha properti di Kota Balikpapan yang merupakan kota penyangga dan Pintu masuk IKN Nusantara

Andi Arif selaku Ketua Komisariat Realestate Indonesia (REI) Kota Balikpapan, menerangkan berkaitan kesiapan, kemampuan, serta dukungan pengusaha properti terhadap pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara.

“Mengenai IKN ini peluang, Sebelum IKN ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, gairah teman-teman pengembang khususnya di REI agak menurun karena ada penurunan-penurunan pertumbuhan ekonomi terlebih adanya covid dari tahun 2019. Begitu ada keinginan dari Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan dan dilanjutkan dengan adanya Undang-undang tentang IKN maka gairah teman-teman pengembang untuk melanjutkan usaha atau untuk berinvestasi akhirnya lebih bergairah, terangnya Pada Rabu (19/20/2022)

Kemudian, Keuntungan buat masyarakat secara umum tentang adanya IKN atau keuntungan bagi teman-teman pengusaha secara umum tentang adanya IKN salah satu tujuannya adanya IKN itu sebenarnya untuk menumbuhkan daerah ekonomi baru, jadi bukan Jawa sentris saja. Ada perputaran ekonomi yang akhirnya juga bisa bergeser ke daerah. Bagi kami para pengembang di Kalimantan Timur dan khususnya di Balikpapan dengan adanya IKN otomatis adanya perpindahan masyarakat dari Jawa ke Kalimantan Timur. Perpindahan masyarakat ini bukan hanya ASN saja, bukan hanya PNS aja tapi juga ada masyarakat bisnis dan masyarakat secara umum.

“Tentu dampaknya masyarakat tersebut pada akhirnya membutuhkan hunian baru. Bagi kami pengembang masyarakat yang akan berpindah dari mana saja sebetulnya, terutama dari Jawa ke Kalimantan Timur ini akan menumbuhkan pasar baru,” ujarnya.

Selain itu, DPP REI, DPD REI Kalimantan Timur, kami disini juga dari Komisariat REI kota Balikpapan, jauh-jauh hari sebenarnya sudah membentuk Pokja IKN, di mana Pokja IKN ini kita membahas peluang-peluang apa yang ada yang bisa kita kerjakan nanti di project-project IKN terutama di project pemerintahan, dan melalui DPP sebelumnya kita juga sudah punya MoU dengan Bappenas bahwa sebagian dari perumahan untuk ASN itu nanti akan dikerjakan oleh teman-teman REI. Bentuk kerjasama seperti apa memang lagi digodok, karena memang ada kebijakan tentang kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau investasi murni ini sebenarnya masih digodok sejauh mana kesiapan kita dalam menyambut IKN.

“Sebagai pebisnis tentunya mencari profit, tetapi selain mencari profit juga bahwa dengan menumbuhkan hunian baru sebetulnya kita ingin ada seperti kota dalam kota, misalnya di Balikpapan seperti di Balikpapan Baru atau seperti di _Grand City_, jadi di dalam perumahan yang kita buat itu semua kebutuhan masyarakat secara umum ada, bisa terlayani mulai dari rumah sakitnya, sekolahnya dan fasilitas umum yang lain,” ungkapnya.

Pria yang kerap disapa Arif menambahkan, Sebenarnya tantangan dan kendala yang paling besar yang kita hadapi sekarang, pertama karena sampai per hari ini belum ada master plan yang jelas tentang IKN itu, memang kita sudah tahu tentang adanya Pusat Inti Pemerintahan, tetapi kita belum tahu di ring berapa atau di wilayah mana atau di koordinat mana kita sebagai investor bisa masuk untuk membangun perumahan.

“Kendala juga bahwa kalaupun nanti kita diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan pemerintah atau untuk berinvestasi, kerjasama seperti apa atau investasi seperti apa yang diharapkan dari REI karena ini pembahasannya juga masih belum selesai. Setelah adanya peraturan Bupati, lalu dilanjutkan dengan Pergub ada istilahnya itu _Land Freezing_, jadi jual beli atau pemindahan aset di wilayah IKN itu sekarang masih dibatasi atau malah tidak diizinkan,” ucap Arif.

Selanjutnya, Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepemilikan tanah dari mafia tanah. Sehingga teman-teman pengembang itu kalaupun ingin mengincar wilayah-wilayah tertentu yang lokasinya mungkin bagus sekarang belum bisa dilakukan, dikhawatirkan pada saat nanti sudah dibolehkan kembali harga tanah akan meningkat, kalau sudah harga tanah meningkat otomatis harga jual ke masyarakat juga lebih tinggi dan menjadi kendala.

“Solusinya yang bisa kita kita tawarkan ke pemerintah sebetulnya kementerian-kementerian terkait baik itu satgas-satgas IKN atau misalnya badan Otorita iKN bisa mempercepat kerjanya supaya pertama meyakinkan investor lokal bukan hanya investor internasional tetapi juga investor nasional dan investor lokal supaya _blueprint_ atau master plan atau apapun itu namanya bisa cepat diselesaikan, supaya kita bisa bergerak,” Pungkasnya.

(Bahri)