Kota Tangerang,- (Nawacitalink com)

Ketua DPD kota Tangerang,Drs.H.SAHRUDIN, INDRA JAYA PERMANA,KETUA KPD,REKAN INDONESIA KOTA TANGERANG ,,AGUNG,NUGROHO, ,beserta kader, 2 dipuspem kota Tangerang.

“Terkait dengannya promotif dan preventif kesehatan serta pelatihan daruratan awam 77 dan disertai dengan pelantikan pengurus KBD Kota Tangerang.Kamis,27 Oktober 2022.Pukul 08.00 WIB.

” yang dihasilkan sampai dengan 2027 jadi kami dari kota Tangerang semua persoalan kesehatan masyarakat-masyarakat bisa ada tempat dan wadah untuk bisa mengadu dan mencarikan solusi bersama-sama

” dengan keluarga pendirinya sendiri secara nasional ini kita berdiri 10 Desember tahun 2011 waktu itu baru ada 4 provinsi yaitu DKI Jawa barat Sumsel dan papua

” dan sekarang setelah aku berdiri selama 12 tahun ini kita sudah ada di 29 provinsi dan 137 kota kabupaten gagasan utama kita adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pembangunan preventif dan promotif kesehatan jadi, ketika masyarakat

“sadar akan preventif dan promotif kesehatan maka yang namanya persoalan-persoalan kesehatan itu bisa diselesaikan di lingkungan tempat tinggal warga sehingga indeks derajat kesehatan keluarga itu bisa terus semakin meningkat dan ke depan ketika terbangun yang namanya upaya kesehatan itu.

” ke depan itu kita bermimpi rumah sakit itu enggak ada lagi yang datang ke sana artinya apa kalau Rumah sakit sepi berarti warganya sehat selama rumah sakit yang masih penuh sesak itu berarti indeks derajat kesehatannya rendah itu bisa terwujud

” kalau pembangunan preventif dan promotif tumbuh di tempat tinggal masyarakat bagaimana KTP dia kan ada kartu keluarga (KK) kan, kartu keluarganya itu ada NIK, nah tinggal dilihat saja NIK nya itu lama apa KTP ini dia tidak punya data sekali

kalau dia enggak punya minta bantuan dari RT RW setempat untuk membuat surat domisili gitu kan agar nanti bisa diurus ke kelurahan untuk dapat surat pengantar ke dukcapil agar dia bisa terbatas sebagai kependudukannya di wilayah provinsinya

kami sih semua masyarakat Indonesia bisa terjamin jaminan kesehatannya dan kalau perlu enggak perlu ada iuran gitu karena selama ini iuran itu adalah bentuk kewajiban sementara yang namanya hak jaminan kesehatan itu

“adalah hak yang harus diberikan oleh negara gitu kalau negara masih menerapkan iuran maka sebenarnya negara sudah melanggar konstitusinya yaitu merubah hak menjadi kewajiban

“nah kami berharap ke depan yang namanya jaminan kesehatan tidak perlu cukup menggunakan KTP asal mau di kelas 3 maka negara menjamin dengan gratis yang pasti kita goalnya kan bagaimana terbangun yang namanya komunitas keluarganya nah selama ini kita baru project

“di DKI kami sudah ada 24komunitas keluarga siaga di seluruh DKI termasuk kepulauan seribu dan sekarang masih terus kami lakukan kombinasi dan konsultasi untuk melihat seberapa jauh berjalan dan alhamdulillah selama ada kws

“semua persoalan kesehatan warga terutama dalam darah ketersediaan darah banyak ibu yang hamil bisa keselamatan karena lewat komunitas warga siaga warga di situ memantau perkembangan ibu yang hamil sampai waktu akan melahirkan

karena masa kritis saat melahirkan itu ketika masa kontraksi karena kalau telat dia dibawa itu akan menyebabkan fatal pada Ibu dan bayinya sudah berapa ada berapa 137 kota kabupaten ujar.agung Nugroho Kamis,08.00 WIB (27/10/2022.

(Evi)