MIPI Gelar Webinar Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Sabtu, 5 Maret 2022

Jakarta,- (Nawacitalink.com)

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Gelar Webinar dengan Tema “Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden”, webinar ini dibuka Ika Sartika selaku Koordinator Tim Komunikasi Publik dan Kesekretariatan MIPI.

Kata dia, usulan Perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, terlebih isu tersebut hadir di tengah fokus penanganan Covid-19 dan pemindahan Ibukota yang sedang berlangsung.

“Isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden saat ini ramai dibicarakan oleh masyarakat, apakah hal tersebut melanggar konstitusi ataukah tidak, berikut dibahas melalui webinar,” ujarnya.

Anggota DPD RI Abdul Kholik menyampaikan terkait usulan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dalam usulan Perpanjangan masa jabatan Presiden adalah dikhawatirkan agenda kerja demokrasi tidak berjalan, serta deligimasi Pemerintahan, Instabilitas dan Potensi Konflik.

“Perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini dapat menimbulkan deligimasi Pemerintahan, Instabilitas dan akan muncul Potensi Konflik,” ujarnya.

Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menyampaikan sikap publik terhadap penundaan pemilu dan masa jabatan Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan.

“Saat itu Fraksi Partai Nasdem melakukan survei bersama dengan Indikator Politik Indonesia, hasil survei tersebut sangat minim keinginan masyarakat untuk penundaan pemilu dan Perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi 3 Periode.” ujarnya

Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, terkait alasan konstitusional penundaan pemilu harus melihat urgensi dan teknis Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi Pemilu dan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 2 Periode.

“Harus ada alasan yang jelas secara konstitusional untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 untuk Perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden,” pungkasnya.

(Pd/Red)

banner-panjang

Baca Juga

Berita Terkait