Jakarta, – (Nawacitalink.com)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menggelar rapat koordinasi lintas kementeria-lembaga. Rakor ini dilakukan menyusul rencana Presiden RI Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara sekitar Juni-Juli 2024.

Acara bertajuk resmi “Rakor Membahas Rencana Aksi Jangka Pendek Bidang Pertahanan dalam Rangka Presiden Berkantor di IKN dan Hal-hal Menonjol Terkait Pembangunan Pertahanan IKN” ini digelar di Jakarta, Jumat 15/03/2024).

Deputi IV Bidkoor Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksamana Muda TNI Kisdiyanto, M.Tr.Opsla. mengatakan, selama ini koordinasi terkait penyiapan pertahanan IKN sudah intensif dilakukan oleh Kemenko Polhukam bersama lembaga terkait.

“Kita semua sepakat bahwa pertahanan negara dalam rangka perlindungan dan keamanan IKN Nusantara dari berbagai ancaman, adalah hal yang mutlak untuk disiapkan dan dibangun secara holistik, integral, dan komprehensif,” kata Kisdiyanto.

Persiapan yang tidak main-main tersebut, kata Deputi IV, tak lepas dari status IKN sebagai center of gravity negara, yang sangat menentukan keberlangsungan dan eksistensi sebuah negara.

“Oleh karenanya, Kemenko Polhukam selaku kementerian yang mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan urusan pemerintahan di bidang Polhukam, akan terus berperan aktif mengawal ketat penyiapan pertahanan IKN Nusantara,” kata Kisdiyanto.

Sejumlah isu yang dibahas dalam Rakor ini antara lain gelar pasukan dalam rangka pengamanan Presiden berkantor di IKN, kesiapan Istana di IKN, hingga kesiapan kantor dan hunian pejabat serta staf dan personel di IKN.

“Kemenko Polhukam pada akhir Januari 2024 telah melaksanakan koordinasi dengan unsur pertahanan, pelaksana pembangunan IKN, dan pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Timur mengenai Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN Nusantara, serta melaksanakan pemantauan lapangan kesiapan aspek pertahanan dalam rangka Presiden berkantor di IKN pada Juni 2024,” tutur Deputi IV.

Rakor ini dihadiri antara lain oleh perwakilan Setkab, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Badan Otorita IKN, Pelindo, hingga Angkasa Pura.

(Hms/Red)