KAI Kaltim : Landasan Hukum Pembangunan IKN Sudah Kuat

Minggu, 26 Juni 2022

Balikpapan,- (Nawacitalink.com)

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim, bagi warga balikpapan dan sekitarnya mau tidak mau harus menyambut moment ini untuk saling berkompetisi meningkatkan SDM sesuai dengan bidang profesinya masing-masing

Roy Yuniarso, Wakil Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kaltim, terkait pemindahan IKN selain peningkatan SDM, DPD KAI Kaltim berharap dalam pembangunan infrastruktur di IKN, tetap memperhatikan kearifan lokal budaya daerah, ucapnya pada sabtu (25/06/2022).

Pemerintah di IKN sendiri baik itu pada pemerintah Otoritanya maupun tingkat Gubernur, Walikota/Bupati harus membuat regulasi yang jelas agar kearifan lokal tetap dijunjung tinggi, karena bagaimanapun juga terbentuk IKN atau perpindahan itu tidak lepas dari warga lokal, dan budaya-budaya lokal itu harus tetap terjaga. Apalagi konsep IKN adalah Smart City, Green City, Forest City, akan lebih baik jika tidak meninggalkan kearifan lokal warga setempat.

” Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN dapat digunakan sebagai acuan dalam segala kegiatan pembangunan, pemindahan bahkan kegiatan pemerintahan IKN baru. Roy berpendapat landasan hukum pembangunan IKN Nusantara sudah kuat, yakni UU Nomor 3 tentang IKN. Terkait lahan yang digunakan untuk lokasi pembangunan IKN, untuk mengatasi persoalan lahan bisa mengacu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” harap Roy

Selanjutnya Roy menjelaskan, perhatian khusus hendaknya diberikan kepada masyarakat adat yang sudah puluhan tahun tinggal dilokasi sangat perlu sekali. Hal ini dapat dilihat secara fakta di lapangan bahwa masyarakat tersebut mengelola lahan untuk kebutuhan hidupnya. Hal itu harus sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dengan undang-undang, Pungkasnya.

(Sb/Red).

banner-panjang

Baca Juga

Berita Terkait

bannernew

Perkembangan Virus Corona

Baca Juga

Berita Terpopuler