Makassar,- (Nawacitalink.com)

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian diwakilkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi hadir langsung dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2023 di Hotel Claro Makassar, Rabu (30/3/2022).

“Pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektifitas dan terintegrasi dengan pembangunan nasional. Kami mengapresiasi beberapa capaian makro ekonomi yang telah dicapai Pemprov Sulsel antara lain: laju pertumbuhan ekonomi (4,65%), tingkat kemiskinan (8,78%), tingkat pengangguran (5,72%), gini ratio (0,377) dan IPM (72,24),” papar Teguh.

Namun demikian, lanjut dia, Kemendagri juga mengingatkan anggaran APBD yang cenderung defisit akibat Pandemi Covid-19 dan di tahun 2022 harus diambil langkah-langkah taktis agar APBD tidak defisit lagi.

“Apresiasi juga kami sampaikan atas capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai implementasi urusan wajib pelayanan dasar yang rata-rata berada di angka 90,05%, dengan rincian, pendidikan, kesehatan, PUPR, Perkim, Tantribumlinmas (100%) dan sosial (43%). Dengan demikian kami menekankan agar Pemprov Sulsel ke depannya memberikan atensi yang lebih besar pada SPM bidang Sosial,” harap Teguh.

Di sisi lain, Teguh juga menegaskan agar anggaran yang sangat besar dalam pelaksanaan SPM tersebut yang mencapai 90,05% hendaknya sebagian besar harus menjadi belanja langsung yang jatuh ke masyarakat.

Isu lain yang disampaikan Teguh ialah angka Stunting di Sulsel pada tahun 2021 masih tinggi, yaitu 27.4% jauh di atas standard WHO yaitu 20%, sehingga perlu komitmen dan kesungguhan Pemda dalam rangka percepatan penurunan angka stunting dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk yang sangat strategis adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) baik di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

“TP-PKK juga perlu dilibatkan secara penuh dalam pengelolaan Posyandu. Selanjutnya untuk penanganan 10 Program Pokok PKK yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah seperti UMKM, dan ekonomi kreatif agar dalam pelaksanaannya dilakukan bersama TP-PKK dan anggaran teralokasi secara memadai dalam APBD,” tambah Teguh.

Beberapa hal lain yang ditekankan Teguh antara lain Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yaitu Pemda harus segera membentuk dan mengoptimalkan Tim P3DN, menyusun E-Catalog Local Content, mengalokasikan 40% PBJ-nya untuk Produk Dalam Negeri dan menggerakan sektor UKM/UMKM.

“Kemudian Kemendagri juga mendorong Pemda untuk membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan public service, kemudahan berusaha dan meminimalisir KKN. Pemprov Sulsel dan beberapa Kab/Kota di Sulsel seperti Kab. Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Palopo, Maros, Barru, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar yang sudah berkomitmen untuk membangun MPP, kiranya segera merealisasikan pembangunan dan mengoptimalkan MPP,” papar Teguh.

Selain itu, masih kata Teguh, ia juga mengingatkan Pemda terkait penanganan pengelolaan sampah serta perwujudan kota bersih dan kota sehat.

“Kemendagri juga mendorong percepatan transformasi digital dan mewujudkan Smart City,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Teguh, Pemda harus mampu menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri dengan lebih mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan yang sudah terbentuk di tiap daerah.

“Tak lupa, Kemendagri juga mengingatkan Pemda se-Sulse untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024,” tandas Teguh.

Diketahui, tema Musnrenbang Provinsi Sulsel 2022 “Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter” yang sudah terkait dengan RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Musrenbang Provinsi Sulsel dihadiri secara lengkap mulai dari Gubernur Sulsel, Anggota DPR RI dan DPD RI dari Dapil Sulsel, Ketua dan Pimpinan DPRD Provinsi, Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PPN, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Bangda dan hadir secara langsung, Menteri PUPR yang diwakili Kabid Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIIA , Menteri Perhubungan yang diwakili Karo Perencanaan Kementerian Perhubungan, jajaran Forkopimda Provinsi Sulsel, Bupati/Walikota, Sekda, Kepala OPD beserta jajaran, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD, perwakilan forum anak, perempuan dan disabilitas, para akademisi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan insan pers, yang dilaksanakan secara hybrid.

(Pd/Red)