Penajam,- (Nawacitalink.com)

Forum Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Ibukota Negara (Fordamai) Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Resmi di deklarasikan di Aula Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Pada Minggu (29/5/2022) Pagi.

Kegiatan Deklarasi Fordamai IKN Wilayah Penajam Paser Utara di ikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam kegiatan tersebut hadir Plt. Bupati Penajam Paser Utara Hamdan Pongrewa, Dansatgas Bais Mabes TNI Letkol Inf Heri Susilo, Prof Masjaya Tim Transisi Badan Otorita IKN, Bety Astalgia Balai Latihan Kerja Kaltim dan pejabat daerah Pemkab Penajam Paser Utara.

Sambutan yang disampaikan saat acara Deklarasi Fordamai Wilayah Penajam Paser Utara oleh Ketua Fordamai PPU Eko Supriadi, “Puji syukur kehadiran Allah SWT yang pada hari ini kita diberikan hidayah dan kesehatan untuk berkumpul dalam rangka acara Deklarasi Fordamai IKN wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan telah ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara Indonesia (IKN) Nusantara di wilayah Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dengan adanya Fordamai IKN ini dapat meningkatkan produktifitas masyarakat, produk-produk lokal, wawasan kebangsaan serta dapat menjaga kebudayaan, kearifan lokal dan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan IKN Nusantara”, Terangnya.

Lanjut Eko, Fordamai IKN ini didirikan untuk mengkomunikasikan antara masyarakat PPU dengan Pemerintah Badan Otorita IKN dan Pemkab Penajam Paser Utara, sehingga dapat terjalinnya sinergitias antara Fordamai, Pemkab dan Pemerintah Badan Otorita IKN”, Ucapnya.

“Saya meminta kepada seluruh anggota dan kader Fordamai IKN Wilayah PPU agar bermanfaat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat serta mencintai produk-produk lokal, kedepan semoga Fordamai IKN Wilayah PPU menjadi perhatian bagi Pemkab PPU,” Harapnya.

Hamdan Pongrewa Plt. Bupati Penajam Paser Utara, menjelaskan bahwa ” Fordamai IKN Wilayah PPU sangat baik sekali dan akan membantu Pemkab PPU untuk berpikir dan menjaga situasi diwilayah PPU agar tetap kondusif dan bersama-sama melakukan langkah-langkah mencegah terjadinya konflik diwilayah PPU, setelah ditetapkannya UU No. 03 tahun 2022 tentang IKN Nusantara tentunya akan terdapat permasalahan dan persoalan yang akan menghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara, diantaranya rasa pesimis dan tidak percaya diri dan rendahnya SDM serta faktor sumber daya alam dan ketergantungan komiditas pangan dan produk lainnya dalam kebutuhan sehari-hari”, Ucapnya.

Ia menambahkan, “Hal tersebut akan menjadi sebuah hambatan dan ancaman dalam menghadapi proses pembangunan IKN Nusantara, oleh karena itu kegiatan ini sangat penting dan kami sangat menyambut baik untuk meminimalisir potensi ekonomi sosial dan budaya, Fordamai IKN Wilayah PPU sebagai wadah yang akan menghimpun masyarakat yang ada diwilayah PPU, yang bersedia memberikan konstribusinya kepada pembangunan IKN Nusantara secara terbuka dan tanpa ada paksanaan serta bebas dari kepentingan politik dan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan, saya berharap dan berpesan agar Fordamai IKN Wilayah PPU dapat bekerja sebaik-baiknya guna mengemban amanah yang telah diberikan dan menjalin kerjasama dengan Pemkab Penajam Paser Utara”, Ungkapnya.

Selanjutnya, Rektor Unmul dan Tim Transisi Badan Otorita IKN Nusantara, Prof. Dr. Masjaya menerangkan Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah lokasi IKN Nusantara, kita harus mempersiapkan diri dengan menghilangkan rasa pesimisme, saya sangat tertarik dengan Fordamai IKN karena mengangkat masalah-masalah dimasyarakat PPU dan memberikan jalan keluarnya atau solusi untuk percepatan pembangunan IKN Nusantara, Pembangunan berkelanjutan di IKN Nusantara dengan sistem forest city yang akan kita pantau dan akan berpengaruh kepada ekonomi dan pembangunan di Kalimantan serta memberikan peluang untuk beraktifitas dan berperan aktif, Pemanfaatan lahan di IKN Nusantara 60% sampai dengan 70 % adalah area hutan dengan konsep smart city dengan Kota ditengah-tengah hutan, kita harus optimis untuk tidak berdiam diri dan saya yakin masyarakat PPU akan dilibatkan diri dalam pembangunan IKN dan salah satunya terlahirnya Fordamai IKN Wilayah PPU”, ujarnya.

Tim Transisi dan Rektor Unmul tersebut menambahkan, ” Pada bulan Agustus 2022 akan ada 3000 sampai dengan 4000 orang pekerja yang akan dilibatkan dalam pembangunan IKN Nusatara dan diharapkan yang akan membangun adalah masyarakat sekitar dan harus mendapat manfaatnya, makanya kita harus mempersiapkan diri dan Pemkab Penajam Paser Utara harus mendorong masyarakat PPU untuk pembangunan IKN Nusantara, kita harus tangguh sehingga dapat beradaptasi dan berkolaborasi dengan hadirnya IKN Nusantara, Terimakasih kepada Bapak Presiden Jokowi karena akan membangun IKN Nusantara di wilayah Kalimantan untuk pemerataan pembangunan yang selama ini hanya dipulau Jawa saja, saya mengajak masyarakat PPU harus mempersiapan diri sebagai pemain utama dalam percepatan pembangunan IKN Nusantara, mari kita bantu Pemkab karena banyak aktifitas yang harus kita dorong, Fordamai IKN Wilayah PPU dengan adanya ormas, paguyuban, forum dan Pemkab dapat menjaga kondusifitas wilayah, kita jangan pesimis tetap harus optimis dan masyarakat kalimantan timur harus siap berkontribusi, saya sebagai Tim Transisi Badan Otorita IKN Nusantara akan menyampaikan bahwa Fordamai IKN Wilayah PPU sudah siap dalam berkontribusi untuk percepatan pembangunan IKN Nusantara”, Terangnya.

Terpisah, Saat di Wawancarai awak media Pembina Fordamai IKN Dansatgas Bais Mabes TNI, Letkol Inf Heri Susilo menerangkan “Masyarakat PPU dalam menghadapi keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara, berdasarkan hasil pemetaan kami selama 5 bulan menjadi popularisasi didalam masyarakat, semuanya rata-rata ingin berpartisipasi dalam pembangunan namun mereka masih memikirkan cara bagaimana membina anggotanya hasil mitigasi itu mereka merasa minder dan pasimis, apalagi IKN nanti akan mendatangkan ratusan ribu tenaga kerja, dalam hasil mitigasi bagaimana mengurai permasalahan, ternyata yang paling tepat melalui pemberdayaan sosial ekonomi, saat awal pembentukan Fordamai sempat terjadi pro dan kontra dikira kami akan mengarahkan ke politik 2024, ingin jabatan dan ingin mengarahkan ketujuan tertentu, tidak ini semua untuk masyarakat”, Tegasnya.

Perwira Mabes TNI tersebut Menambahkan, “Fordamai ini adalah Forum Pemberdayaan masyarakat Indonesia untuk IKN sebagai angin yang akan bisa menyejukkan sehingga hanya satu bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat PPU supaya berdaya, berkompetensi, bisa memiliki daya saing terhadap pendatang dari luar, kami meminta kepada Pemda agar masyarakat lokal harus diprioritaskan jangan sampai di kesampingkan, kalau mereka dikesampingkan pasti ada ketidak puasan dan mereka akan menuntut, sejak awal kita siapkan payung jika mereka mau berkompetensi mereka harus memiliki sertifikat, didalam pendidikan itupun juga sama, kita berikan pendidikan wawasan kebangsaan, mereka tidak hanya bekerja untuk uang, mereka bekerja untuk membangun bangsanya untuk menciptakan suatu perabadan Indonesia kedepan peradaban Indonesia emas 2045, mereka juga akan diberikan wawasan hukum dengan harapan mereka memiliki kesadaran hukum dan tidak serta merta jika ada sesuatu dia melanggar hukum, dengan adanya deklarasi ini semua yang kerja akan menyediakan sumberdaya yang lebih unggul dan lebih berakhlak bisa mendukung IKN ini dengan lancar, Fordamai IKN sementara ini di bentuk wilayah PPU terdahulu karena proses pembangunan Istana Negara berada di Wilayah PPU Kecamatan Sepaku, awalnya kami akan membentuk ditingkat provinsi baru ke empat wilayah kabupaten dan kota yang meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda namun karena kepentingan kita bentuk dulu di Penajam Paser Utara baru ke Kabupaten dan Kota lainnya, ternyata permasalahan ke empat wilayah itu juga sama dengan di PPU merek rata-rata ingin berpartisipasi tapi tidak tau bagaimana menyiapkan potensi”, Tutupnya.

(Red/Ba).