Jakarta,- (Nawacitalink.com)

Dalam rangka penegasan batas daerah pada segmen batas Kota Palopo dengan Kabupaten Toraja Utara dan segmen batas Kota Palopo dengan Kabupaten Luwu, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) mengirim tim untuk melaksanakan percepatan penyelesaiannya.

Melalui keterangan tertulis, Ditjen Bina Adwil Kemendagri memaparkan rangkaian kegiatan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Survei Lapangan pada sub-segmen batas Kota Palopo dengan Kabupaten Toraja Utara dan sub-segmen batas Kota Palopo dengan Kabupaten Luwu di Kantor Walikota Palopo, yang dilaksanakan pada Rabu, 23 Februari 2022.

Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Walikota Palopo, Pemerintahan Kabupaten Luwu, Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan itu, memiliki maksud dan tujuan untuk menyampaikan masing-masing argumen dan data pendukung terkait sub-segmen yang akan dilakukan survei lapangan.

Survei lapangan kemudian dilakukan pada hari berikutnya, Kamis (24/02/2022), dengan memusatkan perhatian pada sub-segmen Kota Palopo dengan Kabupaten Toraja Utara di puncak bukit Kaleakan, dan sub-segmen Kota Palopo dengan Kabupaten Luwu pada Pilar 14.

Survei lapangan ini juga diikuti oleh tim dari Kota Palopo, tim dari Kabupaten Toraja Utara, dan tim dari Kabupaten Luwu, tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan tim dari pemerintahan pusat yang diwakili Dirjen Bina Adwil Kemendagri.

Hasil dari survei lapangan itu kemudian juga dilanjutkan dengan Rapat Pembahasan Hasil Pasca Survei Lapangan untuk analisis terhadap penarikan garis batas pada sub-segmen yang telah dilakukan surveinya.

Hasil rapat pembahasan yang berisi verifikasi lapangan itu akan dijadikan dokumen/data pendukung untuk penyelesaian penegasan batas daerah pada segmen batas Kota Palopo dengan Kabupaten Toraja Utara dan segmen batas Kota Palopo dengan Kabupaten Luwu, yang akan dilakukan pembahasan oleh tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

(Pd/Red)