Jakarta,- (Nawacitalink.com)

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta Forum Komunikasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi wadah silaturahmi, koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas di bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset.

Pesan tersebut disampaikan Fatoni dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022 yang berlangsung di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2022).

Fatoni mengimbau, seluruh Kepala BPKAD untuk meningkatkan koordinasi, sinergisitas, dan harmonisasi lewat Forum Komunikasi Kepala BPKAD. Melalui forum tersebut, Kepala BPKAD seluruh Indonesia dapat menjadikannya sebagai ajang silaturahmi, bertukar pengalaman, berkoordinasi, bersinergi, serta berkolaborasi.

“Silakan lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bisa meningkatkan kinerja, menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman regulasi, dan forum untuk membahas dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi,” ujar Fatoni.

Fatoni menambahkan, dibentuknya forum tersebut tidak lain agar komunikasi dan koordinasi tingkat pusat hingga daerah dapat berjalan dengan baik. Terlebih forum ini juga menekankan adanya koordinasi antardaerah, internal daerah, pusat dan daerah, serta antara provinsi dengan kabupaten/kota. Dirinya berharap, upaya ini membantu pengelolaan keuangan daerah lebih optimal.

“Dengan forum BPKAD, diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik, serapan anggaran juga lebih meningkat dan bisa dilakukan percepatan,” sambung dia.

Dalam kesempatan itu, Fatoni menekankan pentingnya serapan atau realisasi anggaran. Menurutnya, realisasi anggaran memiliki peran vital, sebab dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan berbagai program kerja.

“Saya analogikan realisasi anggaran itu seperti komplikasi penyakit. Kalau realisasinya macet, semuanya berantakan, semuanya bermasalah. Contohnya program tidak jalan, ekonomi juga bisa stagnan dan tidak tumbuh dengan baik, termasuk penggunaan produk dalam negeri juga macet. Wong realisasinya macet gimana mau digunakan,” jelas Fatoni.

Fatoni berharap, keberadaan Forum Komunikasi Kepala BPKAD Seluruh Indonesia akan berdampak positif terhadap realisasi APBD, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat mendorong adanya percepatan realisasi anggaran. Caranya yakni dengan dilakukannya asistensi, pemantauan, dan evaluasi secara periodik.

Adapun Forum Komunikasi Kepala BPKAD Seluruh Indonesia resmi terbentuk pada 31 Mei 2022 dalam acara FGD dan Sarasehan BPKAD se-Indonesia yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara.

Susunan kepengurusannya yakni, Kepala BPKAD Pemprov DKI Jakarta Edi Sumantri sebagai Ketua Forum, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara Ismail Sinaga sebagai Wakil Ketua I, Kepala BPKAD Provinsi NTT Zakarias Moruk sebagai Wakil Ketua II, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara Basiran sebagai Wakil Ketua III, dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono sebagai Sekretaris Forum.

Selain itu, forum ini memiliki anggota yakni seluruh Kepala BPKAD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia. Adapun, susunan kepengurusan lainnya akan dilengkapi oleh pengurus yang telah terbentuk.

(Pd/Red)

Puspen Kemendagri