Lahat Sumsel, – (Nawacitalink.com)

Mulai dari Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat sampai ke Desa Muara lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Sumatra Selatan jalan propensi Lintas Sumatra tidak nyaman di lalui dan dilintasi dikarnakan banyaknye Debu yg disebabkan oleh banyaknya Truk Truk angkutan Batu Bara berlalu lalang setiap yg beroperasi di jalan Mulai dari Kecamatan Merapi Barat sampai ke Kecamatan Merapi timur sepanjang 30 Km.

Menurut masyarakat yg ada di pingir jalan lintas yang di temui Nawacitalink.com mengatakan mulai dari tahun 2008 mulai di bukanya jalan Hauling Serpo Lintas Raya SLR yang di bawah naungan Grop TITAN kami sudah sampaikan keluhan kami baik itu Polusi Debu udara yang sangat Tebal karna kami yang ada di pingiran jalan lintas banyak yang Sakit akibat dari debu jalanan bahkan ada yg sampai meningal dunia akibat siang dan malam menghirup debu Batu Bara yang ada di sisi kiri kanan jalan.

Yang lebih parah lagi Rumah kami tidak bisa bersih sampai makananpun penuh dengan debu ucap warga, dalam perjalanan Nawacitalink tepatnya di Desa Banjar sari tim melihat ada salah satu kendaraan Roda 2 yang mengalami kecelakaan yang di sebabkan banyaknya Lobang di jalanan yang dalam dan jalannya banyak Debu Batu Bara yang tercecer di jalanan.

Disisilain karna banyak persimpangan keluar masuk truk yang akan menuju lokasi Tambang hampir setiap hari lepas jam 18.00 jàlan menjadi macet dan sangat mengangu aktifitas masyarakat yang akan beribadah ke masjid yg berada di pingir jalan untuk menjalankan sholat taraweh di bulan puasa baik kebisingan suara knalpot maupun suara mesin yang sangat keras.

Dengan banyaknya keluhan masyarakat Nawacitalink mencoba konfirmasi Dinas perhubungan dan Pemda maupun ke Lantas kabupaten Lahat ketiga Instansi ini mengatakan bahwasanya terkait hal ini adalah kebijakan Guburnur.

Setelah di sikapi pangkal dari permasàlahan terjadi di jalan lintas kabupaten Lahat Sumsel dikarnakan para pejabat Instansi terkait baik itu di kabupaten sampai ke propinsi yang menjabat mulai dari th.2017 sampai saat ini tidak ada kebijakan yang pro kepada masyarakat yang terdampak untuk itu besar harapan masyarakat kepada Pemerintah Pusat untuk dapat meninjau ulang kebijakan yang sudah di keluarkan oleh Propinsi maupun Kabupaten.

(Yan)