Pandeglang,- (Nawacitalink.com)

Rabu 13September 2023. Bantuan Keuangan Provinsi digunakan dalam rangka membantu pemerintahan desa, baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan keuangan Provinsi ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan desa dan perekonomian desa.

Bantuan provinsi (Banprov) untuk desa telah diusulkan naik dari nominal Rp60 juta menjadi Rp100 juta pada tahun 2024 mendatang. Usulan tersebut dibenarkan Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa.

Sebagaimana disampaikan Politisi PDIP ini menyebut, usulan itu sudah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten dan sudah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dewan Pimpinan Daerah Badak Banten Melalui Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Endi Jibril menyampaikan bahwa Badak Banten saat ini tengah menyoroti aliran dana bantuan provinsi (BanProv) Banten tersebut, pasalnya Badak Banten menilai aliran dana tersebut belum jelas peruntukannya.

“Dana Desa yang saat ini digulirkan Pemerintah Pusat sangat Besar hingga mencapai milyaran rupiah, belum ditambah APBD dari Kabupaten, nah sekarang DPRD Provinsi Banten menambah lagi anggaran Bantuan Provinsi hingga mencapai 100 jt sedangkan 60 jt saja keterbukaan informasi publik dari Pemerintah Desa belum sepenuhnya masyarakat tahu peruntukannya”. Ungkap Endi Jibril selaku Humas DPD Badak Banten Kabupaten Pandeglang

Hal senada dikatakan Sekretaris DPD Badak Banten Kabupaten Pandeglang Iman Fathurrahman dirinya menilai bahwa Pemerintah Desa harus benar-benar menggunakan Anggaran baik dari Pemerintah Pusat hingga APBD Daerah.

“jika saja Pemerintah Desa mengelola anggaran dari Pusat hingga APBD tersebut dengan baik maka Infrastruktur dan fasilitas untuk pelayanan masyarakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, kami Badak Banten akan berkonsentrasi terkait penggunaan anggaran yang digunakan Pemerintah Desa khususnya anggaran Bantuan Provinsi”. Tandas Iman

Sebagai Kontrol Sosial Badak Banten Kabupaten Pandeglang akan hadir dalam pengawasan penggunaan anggaran.

(A Kawilarang)