Manokwari, – (Nawacitalink.com)

Polda Papua Barat menggelar Focus Group Disscusion (FGD) dengan tema “Meningkatkan kesadaran masyarakat Papua Barat guna menyongsong Pilkada Tahun 2024 yang aman dan kondusif dalam rangka terwujudnya kamtibmas”, kegiatan dilaksanakan di Ballroom Hotel Aston Niu Manokwari, Kamis (15/08/2024).

Bertindak sebagai narasumber pada Focus Group Disscusion (FGD) ini Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir,S.I.K.,M.T.C.P., Ketua KPU yang diwakili Kadiv Perencanaan Data dan Informasi,Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie, Ketua MRP Papua Barat yang diwakili.

Kegiatan FGD,dihadiri juga oleh Kapoksahli Pangdam XVIII Kasuari, Dandim 1801 Manokwari,Kapolresta Manokwari,PJU Polda Papua Barat,para pimpinan partai,serta para tokoh agama,tokoh masyarakat,tokoh adat,tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

Pada sesi pemaparan para narasumber KPU yang diwakili Kadiv perencanaan data dan informasi mengatakan di hari H rekapitulasi semua berbicara angka padahal bagaimana kita mendata orang yang akan menggunakan hak pilih, ini penting karena logistik surat suara dan TPS harus disesuaikan dengan jumlah hak pilih.

“Jika masih ada masyarakat yang belum terdaftar, masih ada kesempatan 20 hari kedepan pasca penetapan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda karena kurang lebih ada 1000 casis data-datanya dimasukkan kepada kami yang tidak kami peroleh. Karena 27 November nanti status mereka berubah menjadi Polri, karena dengan demikian KPU akan langsung menghapus nama-nama mereka. Sehingga tidak ada anggota TNI maupun Polri yang terdaftar pada DPT
” ujar kadiv perencanaan data dan informasi.

Selanjutnya Ketua Bawaslu pada kesempatan tersebut juga mengatakan mengenai isu-isu strategis pada pemilihan serentak tahun 2024 yakni politik uang, politisasi SARA dan berita hoax politisasi birokrasi dan syarat pencalonan dan syarat calon beliau mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab politisasi sara yakni ketimpangan sosial ekonomi, minimnya pemahaman dalam menjaga toleransi kecerobohan atau kesengajaan individu atau politikus tertentu dalam berkomunikasi dan penggunaan media secara kurang bertanggung jawab ujar” Ketua Bawaslu Papua Barat.

Perwakilan dari MRPB mengatakan bahwa pemberian pertimbangan dan persetujuan MRPB dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual syarat bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

“Tujuan verifikasi administrasi adalah untuk mengetahui data pribadi bakal calon yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berwenang serta surat keterangan OAP dari masyarakat adat dan riwayat hidup bakal calon sedangkan tujuan verifikasi faktual adalah permintaan informasi yang benar dan jujur dari ketua marga kepala suku ketua lembaga adat atau ketua dewan adat serta para ketua adat yang memiliki kewenangan adat untuk menjelaskan dan atau memberikan kesaksian tentang status keaslian atau pengakuan orang asli Papua dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta memeriksa atau meneliti kesesuaian dan kebenaran hasil verifikasi administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur” ujarnya.

Terakhir Kapolda Papua Barat menjelaskan bahwa Polda siap untuk mengamankan penyelengaraan pilkada serentak 2024.

“Kami makin optimis dan siap apabila masyarakat semua saling membantu dan bekerja sama dalam menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai.
pilkada (pemilu) adalah salah satu cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia ini, karena persatuan adalah modal dasar negeri ini, untuk itu Polda tentunya akan selalu bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat siap dalam menghadapi Pilkada serentak” ujar Kapolda.

Kegiatan diakhiri dengan pesan dari Narasumber kepada para peserta yakni dari perwakilan MRP mengatakan Pemilu adalah agenda negara kita sebagai warga negara patut menjaga kedamaian menjunjung tinggi undang-undang dan memiliki kewajiban untuk memilih.

Perwakilan KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa yakin dan percaya bahwa Pilkada di Papua Barat bisa berjalan aman dan damai

Penyampaian dari Ketua Bawaslu, “Komitmen kelembagaan apapun yang kita lakukan tidak akan memunculkan konflik dari kelembagaan tetapi kami menjaga betul apa yang ada di undang-undang, itulah yang bisa kita lakukan dan komitmen kami adalah sesuai dengan undang-undang. Kesuksesan pemilu tidak hanya dibebankan kepada KPU dan Bawaslu tetapi menjadi tanggung jawab kita semua” ujarnya.

Mengakhiri kegiatan tersebut, Kapolda Papua Barat mengajak
masyarakat bersama-sama untuk mensukseskan Pemilukada serentak tahun 2024 ini.

“Mari kita menjaga dan mensukseskan Pemilukada ini sehingga bisa berjalan aman dan damai dan bisa sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Kamtibmas adalah tanggung jawab kita bersama” tutup Kapolda.

(Rls/Red)