Mimika, – (Nawacitalink.com)

Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi “Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Fungsi Pendaftaran dan Operasionalisasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan bagi Aparatur Kesbangpol dan ormas se-Provinsi Papua”.

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (29/4).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Setda Papua Tengah, Ausilius You, Asisten III, Anace Hombore mewakili Bupati Mimika.

Plh Sesditjen Ditjen Politik dan PUM /Direktur Organisasi Kemasyarakatan Risnandar Mahiwa mengatakan kegiatan ini sangatlah penting demi mewujudkan standar pelayanan publik yang baik khususnya bidang keormasan kepada masyarakat.

“Aktivitas-aktivitas Ormas di ranah publik harus diatur sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku” kata Risnandar dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan.

Dia mengatakan pemerintah telah melakukan upaya pelayanan dan mengeluarkan beberapa kebijakan terkait Ormas yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

Risnandar juga menyampaikan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan PUM mendapatkan penghargaan dari Ombudsman terkait kinerja pelayanan publik yaitu pelayanan pendaftaran ormas secara online.

“Sejatinya kita semua turut bangga atas pencapaian tersebut, karena pencapaian sukses ini merupakan sumbangsih dari bapak atau ibu semuanya dalam mendukung program-program yang baik dari Pemerintah Pusat,” imbuh Risnandar.

“Pemerintah juga akan memberikan pelayanan dan kemitraan kepada ormas yang terdaftar, baik yang berbadan hukum maupun tidak,” tutur Risnandar.

Sebagai informasi kegiatan ini diisi oleh beberapa narasumber yang sangat ahli di bidang keormasan Penanggung Jawab Tim Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Yodie Indrawan.

Kegiatan dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari Internal Direktorat Jenderal Politik dan PUM, Perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten Papua Tengah, Badan Kesbangpol Provinsi Papua Selatan, Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota Papua, Badan Kesbangpol Kabupaten Pegunungan, Badan Kesbangpol Kabupaten Papua Barat, Badan Kesbangpol Kabupaten Papua Barat Daya serta unsur ormas, FPK, FKUB dan juga masyarakat adat se-Kab Mimika.

(PD/Red)