Pesisir Barat Lampung,- (Nawacitalink.com)

Ratusan Perangkat Desa/Pekon menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Senin (10/4/2023).

Aksi damai tersebut dilakukan untuk menuntut hak mereka atas pembayaran gaji yang belum dibayarkan sejak Oktober 2022 hingga saat ini April 2023.

Masa aksi yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa (PPDI) Pesisir Barat itu, mendesak agar Pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat segera melunasi gaji mereka yang tersendat selama enam sampai Tujuh Bulan Belum juga Terlisasi Maka Masarakat Sering Mengeluh Karna Kantor Desa/pekon Selalu Tutup Aparatur Udah Banyak Mencari Nafkah Di Tempat Lain Berbagai Cara Asal Dapat rezki Yang Lain ujar Para Perakat Desa/Pekon Yang Mengada Kan Aksi Damai.

Dari bulan Oktober 2022 hingga saat ini hak kami belum terbayarkan, sementara kewajiban kami melakukan pelayanan kepada masyarakat sudah kami lakukan, Secara Maksimal,ucap Kordinator Aksi, Insan Sukri dalam orasinya.

Dikatakannya, para perangkat desa yang ada di Pesisir Barat merasa sudah di zolimi oleh Pemerintah Pesisir Barat. Karna Dari Pusat Sudah Di Cair kan Maka Kami Pertanyaan kan Pada Pemkap Kabupaten Pesisir Barat Di kemana kan Wang Gaji Para Semua Perakat Desa/Pekon Ini Kok Sampai Detik ini Belum Juga Di Beri kan Besar Harap Kami Pada Pemerintah/Mentri Kepemerintahan Desa/ Pekon Pusat Dan Provinsi Tolong Di Beri Peringatan Pada Pemerintah Kabupaten Di tiap,2 ,Kabupaten Yang Ada Di Indonesia Ini Agar Pemerintah Desa/pekon Nyaman Serta Aman

Sebab, hingga saat Ini tidak ada kejelasan kapan gaji Kami Perakat Desa/ Pekon Akan dibayarkan,Bah Kan sebentar lagi akan menghadapi momen lebaran. Dalam Suasana Lebaran Ini Banyak Keperluan Bermacam Macam Sebab Dalam Suasana Lebaran Keluarga Kami Sudah Terbiasa Berslaturohmi Dengan Anak Saudara Di Ilir di mudik nya Serta sedakoh Ungkapnya

Sementara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negri No 67 menyebutkan bahwa gaji atau insentif perangkat desa harus dianggarkan setiap bulan. Dan Tidak Ada Pemotongan Ini Semustinya Pemerintah Pusat Bentuk Tim Agar Dapat Mengetahui Ke adaan Di Tiap ? Desa/pekon Dalam Negara Republik Indonesia Ini Dari Itu Baru Mengetahui Secara Pasti Segala Suasana Yang Terjadi Tuturnya Para Pengunjuk Rasa.

Kami menggelar aksi untuk menuntut hak kami Masing masing, jerih payah dan keringat kami Setiap Hari dan Malam Bekerja Sesuai Dengan Aturan Yang Sudah Di Tetapkan Pemerintah Pusat Dan Provinsi serta Pemkab Pesisir Barat Tetapi Sampai Detik ini Wang Gaji Belum juga Ada Lambang nya Akan Di berikan untuk dibayarkan,” tegasnya.

Sambil membawa sepanduk tuntutan para perangkat desa itu terus meminta agar tuntutan mereka dikabulkan.

Ketegangan sempat terjadi, saat masa aksi ingin bertemu langsung dengan Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal.

Namun justru tuntutan mereka itu langsung di sambut oleh Kasat Pol PP Pesisir Barat, Cahyadi Muiz.

Ia mengatakan bahwa saat ini Bupati sedang tidak berada di tempat dan sedang melakukan Dinas Luar.

Cahyadi menawarkan agar masa aksi damai menemui Sekretaris Daerah saja, untuk membahas permasalahan tersebut.

” Kami minta Bupati Pesisir Barat yang terhormat menemui kami langsung disini, jangan cuma waktu kampanye saja,” ucap Agus Rikardo, Ketua PPDI Pesisir Barat.

” Jika memang harus Sekda, kami minta dia yang datang menemui kami disini, agar semua masa aksi damai bisa mendengar apa yang disampaikan, bukan perwakilan,” sambungnya.

Ketegangan terus berlanjut saat masa aksi sempat memaksa untuk masuk ke Komplek Perkantoran Pemerintah Pesisir Barat.

Namun, langkah mereka dihentikan oleh Pol PP kabupaten Pesisir Barat.

Masa aksi juga sempat tidak menerima dengan ucapan Kasat Pol PP yang mengatakan seolah-olah masa melakukan tindakan anarkistis.

” Bapak Kasat Pol PP jangan memprovokasi kami dengan ucapan anarkis, tidak ada kami yang melakukan tindakan anarkistis,” ucap Imron salah satu Korlap aksi.

” Kami ini Perangkat Desa yang setiap hari selalu melayani masyarakat dan menyelesaikan persoalan masyarakat tidak mungkin kami akan melakukan tindakan melawan hukum,” lanjutnya.

Masa aksi juga mengutarakan kekecewaannya terhadap Bupati Pesibar Agus Istiqlal.

Sebab saat masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk menuntut gaji mereka dibayarkan, tapi justru mangkir dengan alasan Dinas luar.

” Kami sangat kecewa dengan tidak hadirnya Bupati, saat kami menuntut hak kami,” tutupnya.

(MAjISIN)